Ini Dia Mekanisme Pemungutan PPN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aturan pajak tegas, sehingga setiap warganya harus menuruti aturan yang berlaku. Dengan mengikuti aturan pajak, maka perjalanan bisnis akan lancar dan terbebas dari berbagai permasalahan hukum. Pajak pertambahan nilai menjadi salah satu mekanisme yang harus dipahami, agar tidak menimbulkan kendala dalam bisnis yang dijalankan.

Sekilas Tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan pada barang atau dagang yang menghasilkan penambahan nilai. Pertambahan nilai biasanya berlangsung saat peredaran barang dari produsen ke konsumen. PPN merupakan salah satu jenis pajak konsumsi yang berlaku di Indonesia. Secara umum PPN masuk dalam skema pajak tidak langsung, karena pajak disetorkan oleh pihak pedagang bukan konsumen.

Objek Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena dan jasa kena pajak di daerah yang memberlakukan undang-undang kepabeannan. PPN juga akan diberikan untuk pengusaha yang mengimpor barang kena pajak. PPN juga akan diberlakukan, apabila pengusaha memanfaatkan barang kena pajak yang tidak berwujud di suatu daerah yang miliki aturan pabean.

PPN juga akan diberlakukan untuk pengusaha yang memanfaatkan jasa kena pajak yang berasal dari luar daerah pabean di dalam daerah yang miliki aturan pabean. PPN juga akan dikenakan bagi pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan ekspor barang kena pajak dan ekspor jasa kena pajak. Objek PPN memang diatur dengan jelas, agar menghindari konflik mengenai perpajakan.

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Para pengusaha memiliki kewajiban untuk membuatkan surat setoran pajak atau SSP beserta faktur pajaknya, ketika melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak ke pihak badan usaha milik negara atau BUMN. Pengusaha harus bisa membuat faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan dalam bidang perpajakan, sehingga jangan membuat faktur yang asal.

Pengusaha juga harus mencantumkan identitas pribasi dengan nomor pokok wjib pajak atau NPWP dan penandatanganan SPP harus dilakukan oleh pihak BUMN. Untuk melakukan penyerahan BKP, tidak hanya PPN terutang yang dimasukan dan harus dimasukan juga PPnBM. Pengusaha juga harus mencantumkan jumlah PPnBM terutang saat membuat faktur pajak.

Faktur pajak biasanya harus dibuat 3 rangkap yaitu untuk BUMN, Rekanan dan BUMN yang biasanya disertakan atau dilampirkan dalam SPT masa PPN. Sedangkan untuk SSP biasanya dibuat rangkap 5 yaitu untuk rekanan, KPPN melalui kantor pos atau bank persepsi, rekanan yang disertakan di SPT Masa PPN, bank persepsi atau kantor pos dan untuk BUMN yang disertakan pada SPT masa PPN untuk pemungun PPN.

Ketika melakukan pemungutan PPN, maka wajib menyertakan cap disetor tanggal dan tanda tangan harus dilakukan di faktur pajak. Secara umum faktur pajak dengan SPP merupakan bukti sah pemungutan  dan penyetoran PPnBM dengan PPN. Sekian ulasan singkat mengenai apa itu PPN, siapa saja yang kena PPN dan mekanisme pemungutan PPN. Semoga semua bahasannya bermanfaat untuk para pembacanya.