Jenis Pajak Untuk Wajib Pajak Badan Usaha

Secara umum semua badan usaha indonesia yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP akan berkewajiban untuk membayar pajak pertahunnya. Pemerintah telah memberikan kemudahan kepada perusahaan, karena para pelaku usaha bisa melaporkan dan menyetorkan pajaknya langsung ke pemerintah. Ada beberapa jenis pajak yang diberlakukan untuk wajib pajak badan yang dibayarkan ke pihak pemerintah Indonesia.

Pajak Bagi Wajib Pajak Badan

1. Pajak Penghasilan atau PPh

Pada dasarnya ada beberapa pasal yang mengatur tentang PPh. Pasal 21 merupakan tindakan pemotongan pajak yang dihasilkan dari berbagai kegiatan kerja. Perusahaan biasanya akan melakukan pemotongan otomatis gaji para karyawan dan penyetoran biasanya dilakukan ke kas negara melalui perantara bank persepsi.

PPH pasal 22 yaitu pajak yang diberlakukan badan usaha, karena melanggar aturan. Pajak akan dikenakan saat dilakukannyapedagangan ekspor, re-import dan impor. Secara umum besaran tarfnya sangat berbeda, karena bisa disesuaikan dengan berbagai objek pajaknya.

PPh pasal 23 berisikan tentang adanya pajak yang di potong secara otomatis oleh pihak pemungut pajak dari wajib pajak, ketika adanya transaksi dividen. PPH pasal 25 yaitu pajak yang dihasilkan dari jumlah penghasilan terutang yang didasarkan pada surat pemberitahuan pajak tahunan yaitu PPh yang dikurangi dengan PPh yang dipugut atau dipotong.

PPh pasal 26 merupakan pajak yang dipotong dari wajib pajak yang miliki penghasilan bersumber dari Indonesia, meskipun wajib pajaknya berada di luar negeri. PPh pasal 29 merupakan pajak yang dikenakan bagi sebuah perusahaan yang memiliki jumlah pajak terutang lebih besar dan jumlah kredit pajaknya yang sudah di potong oleh pihak lain. PPh ini wajib dibayarkan sebelum surat pemberitahuan pajak tahunan PPH badan dilaporkan.

PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang dipotong olej bunga deposito, bunga obligasi, surat utang negara, bunga simpanan koperasi, transaksi saham, sekuritas, hadiah undian dan lain-lain. Sedangkan PPh pasal 15 yaitu pajak yang dikenakan menggunakan perhitungan khusus biasanya untuk golongan wajib pajak tertentu.

2. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikaitkan saat adanya transaksi atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang ada di Indonesia. Nilai pajak pertambahan nilai biasanya akan ditambahkan pada harga pokok BKP atau JKP yang diperjualbelikan. Secara umum tarif yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah untuk PPN yaitu 10%.

Pajak penjualan barang mewah atau PPnBM merupakan suatu pajak yang dikenakan untuk berbagai jenis barang yang tidak masuk dalam kebutuhan pokok dan biasanya menjadi konsumsi masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi. Barang mewah yang sengaja dibeli menunjukkan status sosial seseorang akan dikenakan PPnBM. 

Sekian ulasan singkat mengenai kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak badan dan semoga semua informasinya bermanfaat untuk para pembaca.